AMBISI INDIA MENJADI NEGARA SUPER POWER DI BIDANG TEKHNOLOGI INFORMASI

PERENCANAAN GERAKAN TEKHNOLOGI INFORMASI

Perkembangan tekhnologi informasi di india mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1998 yang direspon pemerintah dengan membentuk task force yang terdiri atas berbagai individu dengan kemampuan terbaik guna memformulasikan kebijakan nasional yang memungkinkan india menjadi bangsa super power di bidang tekhnologi informasi dalam jangka waktu 10 tahun. Tiga objek utama dalam perencanaan task force yakni :

1.      info-infrastructure drive untuk mengakselerasi pembuatan infrastruktur komunikasi.

2.      It export yang berfokus pada peningkatan jumlah ekspor IT

3.      It for all by 2008 yang berfokus pada peningkatan literasi computer

KEBIJAKAN TEKHNOLOGI INFORMASI

1.      Information technology act 2000 sebagai hokum dasar penyelenggaraan e governance

2.      Communication convergence bill sebagai kerangka regulasi untuk melakukan konvergensi telekomunikasi, internet, dan layanan broadcasting.

3.      Agenda for e governance policy yang merupakan panduan proyek dan kebijakan e governance.

4.      Freedom of information bill 2002 sebagai kebijakan untuk membuat suatu system yang transparan

E GOVERNANCE DI INDIA

Visi : to apply information technology in the processes of government functioning to attain SMART government.

Strategi yang digunakan :

1.      Pengembangan institusi berbasis tekhnologi

2.      Peningkatan kapasitas sumber daya dalam bidang tekhnologi informasi

3.      Adopsi e governance untuk meningkatkan efektifitas layanan dan administrasi.

4.      Komitmen dalam peningkatan proteksi bidang tekhnologi informasi.

Agenda pemerintah :

1.      Ketersediaan jaringan LAN di seftiap institusi.

2.      Pelatihan sumber daya

3.      Pengembangan dan penggunaan perangkat lunak untuk filling dokumen di setiap institusi

4.      Pembuatan Strategi tekhnologi informasi di setiap departemen untuk periode 5 tahun yang berisi rencana dan target.

Terobosan level nasional

1.      India country gateway èdigunakan untuk memfasilitasi partisipasi komunitas local dan professional dalam kelas diskusi virtual. ICG berisi beberapa link yang terhubung ke website pemerintah, agensi, dan parlemen india.

2.      Epost èsebagai antisipasi warga yang tidak memiliki akses ke internet. Pengguna dapat mengirimkan email kepada seseorang yang tidak memiliki computer juga akses ke internet dengan media pos.

3.      Multipurpose national identity card èpenerbitan kartu identitas multiguna seperti untuk passport, SIM, ataupun kartu pekerja. Pilot project di 13 daerah sejak April 2003.

Inisiatif oleh Negara – Negara bagian india

1.      E-governance di Andhra Pradesh

Visi : Andhra Pradesh will leverage information technology to attain a position of leadership and excellence in the information age and to transform itself into a knowledge society.

Strategi dikembangkan melalui blueprint “Vision 2020” dengan tujuan utama terciptanya transparansi, akuntabilitas dan kecepatan.

2.      E-governance di Gujarat

Misi : memperbaiki proses pemerintahan dengan menggunakan perangkat computer, system komunikasi dan perangkat lunak.

3.      E-governance di Karnakata

Pengembangan desentralisasi tekhnologi informasi dengan membuat database tunggal yang dapat diakses oleh setiap pengambil keputusan di Karnakata. System yang dibangun menyediakan analisis data dan system pendukung keputusan yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Kesimpulan :

India merupakan salah satu Negara yang sukses menyelenggarakan dan mengintegrasikan e-government. Meskipun demikian belum semua system terintegrasi dan interoperabilitasnya masih rendah. Beberapa inisiatif yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan keuntungan yang maksimal karena harus mendapatkan ijin dari pemerintah pusat. Pada dasarnya pemerintah pusat harus membuat pusat data yang berisi keseluruhan aktivitas pemerintahan maupun pelayanan masyarakat termasuk membuat standard an system pengawasan terhadap pelaksanaan proyek setiap departemen.